Menko Polhukam Sesalkan Rizieq Tolak Tracing, Polri Tindaklanjuti Laporan Petugas Satgas Covid-19
Pada saat menyampaikan konferensi pers Minggu (29/11) malam di kantor BNPB, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD Ia sempat mengungkapkan penyesalannya terkait sikap Muhammad Rizieq Shihab (MRS). Sikap Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang dimaksud terkait dengan ketidaksediaannya untuk dilakukan penelusuran kontak terhadap dirinya karena diduga sebelumnya telah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. Mahfud MD dalam kesempatan yang sama, juga menyampaikan himbauan agar Muhammad Rizieq Shihab (MRS) bersedia un…
Webinar KPU: Debat Publik dan Iklan Kampanye
Menurut release resmi laman KPU, pada hari Jumat kemarin (6/11/2020) telah diselenggarakan diskusi virtual (webinar) bersama stakeholder, perserta pemilihan dan juga masyarakat, yang mengangkat tema seputar debat publik pasangan calon dan iklan kampanye Pilkada langsung serentak 2020. Pada kesempatan itu, beberapa narasumber diberi kesempatan menyampaikan pandangannya sesuai dengan tugas dan kewenangan ataupun kompetensinya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak langsung 2020 pada masa pandemi Covid-19. Turut berpartisipasi dalam web…
Tiongkok Desak Politisi AS Berhenti Tebar Propaganda "Ancaman Tiongkok"
Surat kabar resmi Komite Pusat Partai Komunias Tiongkok ( Central Committee of the Chinese Communist Party ), People's Daily , yang juga merupakan surat kabar terbesar di Tiongkok melansir desakan resmi Pemerintah Tiongkok kepada para pejabat dan politisi Amerika Serikat terkait propaganda "Ancaman Tiongkok". Tiongkok mendesak beberapa politisi AS pada Rabu kemarin (28 Oktober 2020) untuk berhenti memuji Tiongkok dengan menyebut apa yang dimaksud dengan "Ancaman Tiongkok" dan merusak perdamaian, stabilitas, dan pembang…
Sejumlah Pengunjuk Rasa Anarkis dan Para Pihak yang Melawan Hukum Ditahan
Buya Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammdiyah menegaskan bahwa demonstrasi untuk menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang, dengan syarat demo dilakukan secara damai dan sopan. Namun beliau juga memberi catatan dan meminta agar hukum ditegakkan apabila aksi demonstrasi mengganggu ketentraman publik, salah satunya apabila pengunjuk rasa melakukan perusakan fasilitas umum dan bertindak anarkis. Buya Syafii Ma'arif meminta aparat polisi yang melakukan pengamanan terhadap berlangsungnya demonstrasi un…
Penjelasan Kontroversi UU Cipta Kerja
Berbagai isu bergulir sebelum dan sesudah Rancangan Undang-Undang CIpta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Beberapa isu penting memicu terjadinya penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan terkait dengan upah minimum, pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu kerja dan hak cuti, ketentuan Tenaga Kerja Asing dan sanksi menjadi isu utama yang menjadi perhatian di dalam UU Cipta Kerja dan dianggap bermasalah. "Video tak bertuan" yang beredar secara viral dengan t…
Benarkah UU Cipta Kerja Kurangi Waktu Istirahat per Minggu?
Pro kontra pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian dari Ombibus Law, dipicu beberapa persoalan yang belum jelas bagi kalangan akar rumput, terutama bagi para pekerja, sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan. Salah satunya meyangkut isu pengaturan waktu istirahat dalam UU Cipta Kerja, yang dinilai merugikan buruh karena dianggap terjadi pengurangan hak buruh dibanding aturan yang sama dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Argumentasinya, dinilai waktu istirahat yang diatur dalam UU Cipta Kerja hanya satu hari dala…
Beredar Video Ricuh Demo UU Cipta Kerja di Bandung
Beredar video demonstrasi berlangsung ricuh, yang dipicu disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian dari grand design Omnibus Law, terjadi di depan kantor pemerintahan di Jawa Barat yang berlokasi di kota Bandung kemarin. Femomena demonstran yang merusak fasilitas pemerintah, memporakporandakan fasilitas publik, menghancurkan kendaraan Polisi, membakar ban bekas, dan seterusnya, merupakan beberapa insiden kejadian yang tidak jarang mewarnai aksi demonstrasi. Tidak terkecuali yang terjadi di Bandung Jawa Barat kemarin. Sebagian demo…
PKPU No 13 Tahun 2020 Menekankan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pilkada
Penyelenggaraan Pilkada di akhir tahun ini dapat dipastikan memiliki nuansa sangat berbeda dibanding pilkada-pilkada yang telah diselenggarakan sebelumnya. Hal ini mengingat agenda Pilkada tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid19. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada serentak di tanah air yang agenda pemilihan rencananya diselenggarakan pada bulan Desember 2020 tidak memiliki pilihan lain, kecuali menyelenggarakan Pilkada di bawah protokol kesehatan ketat apabila berharap agenda Pilkada tetap berjalan. Hal ini …
Pilkada Era Pandemi, Mana yang Lex Specialis: UU Terkait Kedaruratan Kesehatan atau UU Pilkada
Perdebatan seputar ditunda atau tidaknya Pilkada 2020 masih memanas, terutama terkait dengan masih belum ada tanda-tanda terkendalinya pandemi Covid19. Salah satu pokok persoalan adalah menyangkut ketidakpastian kapan pandemi Covid19 akan berakhir dan persoalan lainnya menyangkut tentang pengendalian disiplin protokol kesehatan apabila Pilkada terus berlangsung. Terkait masalah penegakan disiplin protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada apabila agenda ini masih dipertahankan terus berlangsung, tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan kon…
Ingin Tahu Cara "Entri Data 1 TPS" ke Situng KPU?, Cobalah Di Sini...
Tampaknya, tuduhan KPU curang atas insiden kesalahan beberapa kasus entri data dalam Situng KPU belum juga kunjung selesai, beberapa orang yang mengaku ahli IT viral di media sosial menuduh KPU sengaja curang menguntungkan salah satu pihak. Untuk itu, di bawah ini, penulis membuat program demo "live" ilustrasi entri data Situng KPU dengan pembanding entri data dengan validasi, plus penjelasan ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang sekedar mengaku ahl…
Mudahnya Membedah Metodologi Survei Pemilu
Tepat pasca hasil Quick Count dpublikasikan, klaim tandingan muncul dengan menyatakan kemenangan atas kontestasi Pilpres 2019, dengan keuanggulan tak tanggung-tanggung mencapai 62%. Tulisan ini dibuat mengingat kontroversi tersebut tak kunjung berakhir, bahkan dijadikan salah satu dasar untuk menjustifikasi bahwa pemilu curang. Menjadi penting untuk menelisik klaim-klaim tersebut berdasarkan pendekatan ilmiah berbasis metodologi penelitian. Anggap saja pengambilan sampel telah dilakukan dengan benar, tetapi ada satu hal menonjol yang…
KPU “Salah Entri Data" ataukah “Curang”?
Bertubi-tubi KPU diserang isu “tidak netral” dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk ketika terjadi kesalahan entri data hasil rekapitulasi TPS yang dimasukkan dalam form C1 untuk tujuan publikasi di SITUNG KPU. Lalu, bagaimanakah cara paling jitu menilai netralitas KPU dalam kasus ini? Beberapa indikator kuat dapat digunakan untuk menelaah apakah kesalahan entri data disengaja untuk berpihak pada paslon tertentu ataukah semata-mata kesalahan entri data akibat human error. 1. Situng tidak menentukan hasil rekapitulasi nasional …
Haruskah "Ibu Pertiwi" Terus Bersusah Hati?
Di tengah situasi perpolitikan yang belum benar-benar mereda, terutama di medsos, muncul ilustrasi menggelitik nalar, akal sehat dan nurani kita untuk kembali merenung tentang hakikat tujuan penyelenggaraan pesta demokrasi saat ini. Sebuah ilustrasi dimana lambang negara sudah semestinya bersih dari “noda-noda darah” sengkarut politik yang “melukai dan mencederai” warga bangsa, yang terlibat dalam persaingan politik praktis selama ini, mestinya disudahi pasca pemilu digelar serentak. Bagaimana tidak, suasana perpolitikan yang …
Tepatkah Membandingkan 38 Milyar untuk Gempa Lombok dengan Biaya Ceremony Asian Games?
Menjelang perhelatan Pemilu 2019, berkembang isu “kesenjangan” biaya Asean Games dengan Tanggap Bencana di Lombok baru-baru ini. Namun relevankah cara perbandingan seperti itu digunakan? Usut punya usut, ternyata biaya 38 milyar rupiah untuk lombok itu merupakan biaya tanggap darurat, sedangkan untuk rehabilitasi diperkirakan akan memakan biaya trilyunan sesuai dengan estimasi kerugian, sekurang-kurangnya 7 Triliun hingga 8 Triliun untuk mengembalikan Lombok seperti sediakala. Lebih lanjut, sebenarnya tujuan penggunaan biaya milya…
Kontroversi Rocky Gerung: Perlindungan Versus Pemenuhan HAM
Tokoh kontroversial Rocky Gerung melontarkan sebuah kontradiksi antara pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pada sebuah debat dengan Henry Yosodiningrat di ILC dengan tajuk “Menjelang Debat Capres 2019” Kekacauan pemahaman dan pemikiran fatalistik Rocky Gerung telihat ketika menolak menggunakan istilah PEMENUHAN Hak Asasi Manusia, dengan dasar argumentasi yang mengaitkan atau bahkan menyamakan PEMENUHAN dengan PEMBERIAN Hak Asasi Manusia sebagaimana argumentasi Henry Yosodiningrat, dan menurutnya hak warga negara (non a…
Media Sosial