Penipuan Rekruitmen CPNS Libatkan Anak Nia Daniyati Segera Disidang
Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan laporan dugaan penipuan rekruitmen calon PNS (CPNS) yang terjadi di Jakarta diduga dilakukan oleh Olivia Nathania, anak dari seorang publik figur yang sudah sangat terkenal di dunia tanah air, Nia Daniyati. Awalnya, pasangan suami istri, Olivia Nathania dan suami dilaporkan oleh korban penipuan rekruitmen CPNS ke Polda Metro Jaya pada 24 September 2021, atas kasus dugaan penipuan berkedok rekruitmen CPNS. Olivia Nathania disebut menjanjikan para korban untuk lolos ujian CPNS dengan syarat menyetor…
Jelang Menutup Akhir Tahun 2021, KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Kota Banjar
Jelang tutup tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberikan kado istimewa bagi rakyat Indonesia terkait penahanan tersangka korupsi, sekaligus pesan khusus bagi koruptor di tanah air untuk tidak main-main dengan perkara korupsi. Belum lama ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Banjar dan dugaan penerimaan gratifikasi dalam proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kota Banjar…
KPK Tetapkan Tersangka Kasus PG Djatiroto PTPN XI
Per tanggal 25 November 2021 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016. Pada saat yang sama, KPK melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, yakni BAP (selaku Direktur Produksi PTPN XI Tahun 2015 s.d 2016) di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan tersangka AP (selaku Direktur PT WDM) di Rutan KPK pada Pomda Jaya Guntur, untuk kepentingan 20 hari pertama p…
Pintu Layanan Pengaduan Tipikor kepada KPK
Bentuk Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Pada dasarnya, masyarakat di seluruh pelosok tanah air dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui beberapa cara, seperti misalnya melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi yang disampaikan melalui format laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) secara online, yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS), kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya ide…
Pengadaan CSRT Rugikan Negara 179 Milyar, KPK Tahan Tersangka
Bentuk Korupsi Kasus Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Sekitar tahun 2015 yang lalu, Badan Informasi dan Geospasial (BIG) menjalin kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melakukan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Pengadaan perangkat tersebut ditujukan untuk menghasilkan foto citra satelit resolusi tinggi terhadap tata ruang dan lingkungan di Indonesia, sehingga bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah. …
Masih Saja Terjadi Kasus Menghalangi Proses Penyidikan Korupsi KPK
Bentuk Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Berita KPK masih harus berhadapan lagi dengan kasus yang melibatkan orang lain dengan berupaya menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Kasus yang belum lama ini terjadi atau paling baru terkait dengan masalah ini adalah seseorang yang nembantu tersangka NHD untuk menghindari upaya penyidikan yang sedang diupayakan untuk dilakukan KPK.dengan menyediakan tempat selama NHD dan RZH dalam status Daftar Pencarian Oran…
Tersangka Koruptor Badan Narkotika Nasional (BNN) Ditahan Polda Sumut
Bentuk Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Berita Tribratanews.sumutpolri.go.id (16/1/2021). Mantan Bendahara Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, atas nama Syarifah (41) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang yang merugikan negara sebesar Rp 756.530.060. Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancam…
Sistem Pengaduan dan Perlindungan Pelapor Tipikor KPK
Bentuk Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Apabila masyarakat ataupun pegawai di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara merasa memiliki informasi penting ataupun buktI-bukti yang dinilai kuat terhadap terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor), maka tidak perlu ragu untuk melaporkannya ke KPK. KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor tindak pidana korupsi (tipikor), selama pelapor tdak membuka ke publik laporan tersebut. Apabila dirasa perlindungan kerahasiaan yang diberikan tersebut dinilai masih kurang, KPK juga berkewa…
Mengenal Bentuk Korupsi dan Tipikor yang Dapat Ditangani KPK
Bentuk Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Selama ini tidak jarang KPK mampu mengendus praktek tindak pidana korupsi di pusat atau bahkan di daerah tertentu, kemudian berhasil melakukan tangkap tangan para pelaku tindak pidana korupsi, yang umumnya dalam bentuk suap ataupun pemerasan. Pertanyaannya adalah darimana sesungguhnya KPK memiliki informasi tindak pidana korupsi saat belum, akan dan sudah terjadi. Bukankah tindak mungkin hanya mengandalkan penyidik KPK yang jumlahnya saangat terbatas. Tidak dapat disangkal, ternya…
Tangkap buronan Kasus Korupsi, Sebelumnya Kejagung Selamatkan 389 Triliun
Mengawali tahun 2021, Kejaksaan melakukan penangkapan buronan kasus korupsi Rp 22,45 Miliar, dimana pada hari Senin (4/1/2021). Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menangkap seorang buronan kasus korupsi bernama Lisa Lukitawati (50) di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Buronan yang ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut berprofesi sebagai pengusaha dan merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium pendidikan. Kasus tersebut terjadi di Fakultas Ilmu Keol…
Awasi Bansos, KPK Deteksi Dini Korupsi Lewat Tukar Data Aduan
Bentuk Korupsi Cara Lapor Kontak Lapor Selasa kemarin (5 Januari 2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Pemerintah pada masa pandemi Covid-19., bahkan menegaskan sudah dilakukan sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan KPK terhadap program penyaluran Bansos oleh pemerintah, tetapi juga meliputi seluruh program yang menyangkut pen…
Polri Tangani 2.382 Perkara Korupsi dengan Total Kerugian Negara 7,3 Triliun
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga setingkat kementerian yang diberikan kewenangan salah satunya dalam bidang penegakan hukum pidana secara keseluruhan, dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan di bidang penegakan hukum pidana tersebut tidak terkecuali termasuk di dalamnya melakukan penindakan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, berdasarkan amanat UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 25 yang menegaskan " Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana k…
KPK Tertibkan Aset Negara 592,4 Triliun, Tetapkan 109 Tersangka dan Kepatuhan LHKPN 96,23%
Jelang memasuki tahun baru 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait dengan publikasi pencapaian kinerja akhir tahun 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja KPK kepada publik. Sebab, publik dinilai sebagai mitra kerja utama KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Laman resmi KPK mengutip pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri saat membuka Konferensi Pers Kinerja KPK, “ Kami selalu terbuka dengan segala bentuk masukan, kritik dan saran, karena kami yakin tujuannya hanya satu, yakni membuat kam…
Dimana Isu Pengawasan Dana Desa di Tengah Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia?
Pada saat peringatan hari antikorupsi sedunia (Harkordia) 2020 yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, dua lembaga paling berpengaruh dalam upaya pemberantasan korupsi turut mengisi peringatan momentum tersebut dengan mengirim pesan penting ke penjuru negeri untuk menguatkan sistem anti korupsi. Dua lembaga tersebut adalah Kepresidenan yang direpresentasikan oleh Presiden, yang memiliki kekuatan pengaruh paling besar di lingkungan eksekutif dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi.…
KPK Berikan Apresiasi Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020
Tiga pelapor gratifikasi terpilih yang melakukan pelaporan gratifikasi pada tahun 2020 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan apresiasi dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Pemberian apresiasi KPK tersebut diselenggarakan pada hari Selasa kamarin, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, yang diberikan kepada invividu tertentu, padahal sebelumnya pemberian apresiasi serupa hanya terbatas pada lembaga. Kriteria dari pemberian apresiasi oleh KPK tersebut, tidak han…
Hattrick Walikota Terjerat Korupsi, Cimahi Krisis Kaderisasi Politik?
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada hari Sabtu yang lalu, pada tanggal 28 November 2020, telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terkait kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK tehadap beberapa orang. Serangkaian pemeriksaan KPK tersebut dilakukan untuk memenuhi batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara terhadap tindakan tangkap tangan KPK terhadap terperiksa Walikota Cimahi. Hasil gelar perkara KPK menyimpulkan terjadi adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji ole…
Dugaan Korupsi Asabri, Apa Kabarmu Kini?
Dugaan kasus korupsi Asabri pernah santer terdengar pada awal tahun 2020 ketika kasus korupsi pada asuransi yang lain juga lagi naik daun, yakni dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah Asuransi Jiwasraya. Total kerugian Asabri tak kalah dibanding dengan Jiwasraya, diperkirakan hingga mencapai 19 triliun. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kasus dugaan korupsi Asabri ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada tahun 2008 sudah pernah terungkap di muka pengadilan kasus korupsi yang menerpa Asabri dengan melibatkan 410 milyar rupiah.…
Media Sosial