India sejak awal menerapkan kebijakan karantina (lockdown), faktanya kasus terkonfirmasi Covid19 hingga saat ini mencapai sekitar 4,66 juta. Peningkatan kasus terus terjadi sejak diberlakukannya lockdown 24 Maret 2020.
Ironisnya, kebijakan lockdown sudah dilakukan, dan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, tetapi dampak ekonominya justru jauh lebih parah dibanding Indonesia.
Jika Indonesia ekonominya hanya terkontraksi 5,4% pada kuartal II 2020, maka ekonomi India terkoreksi lebih besar lagi dengan terkontraksi lebih dari 23%.
Jadi, persoalannya bukan sekedar lockdown atau tidak, PSBB ketat atau tidak, persoalannya adalah bagaimana pemerintah mampu membangun sebuah rekayasa sosial dalam era kebiasaan baru, dimana prosedur protokol kesehatan mampu dirumuskan, ditetapkan dan diterapkan lebih rigit, khususnya di tempat-tempat umum.
Restoran misalnya, ini merupakan tempat yang sangat rawan karena terjadi pertukaran tempat dan alat makan secara berulang. Protokol kesehatan di tempat seperti ini harus sangat diperhatikan.
Jadi, persoalannya bukan sekedar lockdown atau tidak, PSBB ketat atau tidak, persoalannya adalah bagaimana pemerintah mampu membangun sebuah rekayasa sosial dalam era kebiasaan baru, dimana prosedur protokol kesehatan mampu dirumuskan, ditetapkan dan diterapkan lebih rigit, khususnya di tempat-tempat umum.
Restoran misalnya, ini merupakan tempat yang sangat rawan karena terjadi pertukaran tempat dan alat makan secara berulang. Protokol kesehatan di tempat seperti ini harus sangat diperhatikan.
Secara umum, penjelasan ini dimaksudkan bahwa pengambilan kebijakan harus mendapatkan hasil paling optimal untuk menjamin semua aspek kehidupan tetap terjaga.
Memilih kebijakan A atau B secara tradisional, itu bisa dilakukan semua orang, tidak perlu orang yang memiliki intelektualitas dan kebijaksanaan di pemerintahan. Jadi, yang dibutuhkan saat ini adalah bauran kebijakan, bukan sekedar memilih A atau B.
Memilih kebijakan A atau B secara tradisional, itu bisa dilakukan semua orang, tidak perlu orang yang memiliki intelektualitas dan kebijaksanaan di pemerintahan. Jadi, yang dibutuhkan saat ini adalah bauran kebijakan, bukan sekedar memilih A atau B.
