Baru-baru ini muncul berbagai kritik soal pembangunan infrastruktur yang cukup ekspansif pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan menyebut pembangunan infrastruktur di era pemerintahan saat ini salah kaprah.
Benarkah demikian, seperti apakah sesungguhnya arah pembangunan infrastruktur Indonesia yang cukup ekspansif saat ini? Setidaknya adalah tiga hal yang patut dipahami, yakni:
Pertama: Membangun infrastruktur semata-mata berorientasi ekonomi, terutama yang memiliki dampak dalam jangka pendek 1 tahun atau jangka menengah 5 tahun, itu sama artinya membawa konsekuensi pembangunan jawa sentris karena faktanya pergerakan perekonomian dominan di wilayah ini.
Pilihan orientasi ini juga berarti pemerataan pembangunan jauh dari harapan, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia Timur. Memang sisi positifnya pendekatan ini lebih menjanjikan secara ekonomi karena dana pembangunan diputar di wilayah-wilayah yang sangat produktif, sehingga menjanjikan return (tingkat pengembalian investasi) yang lebih besar, termasuk return dalam bentuk pajak.
Pilihan orientasi ini juga berarti pemerataan pembangunan jauh dari harapan, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia Timur. Memang sisi positifnya pendekatan ini lebih menjanjikan secara ekonomi karena dana pembangunan diputar di wilayah-wilayah yang sangat produktif, sehingga menjanjikan return (tingkat pengembalian investasi) yang lebih besar, termasuk return dalam bentuk pajak.
Kedua: Pendekatan semata-mata berorientasi pemerataan pembangunan yang terlalu berisiko dengan menyamaratakan pembangunan di semua wilayah tanpa memikirkan "imbal hasil (return)" ekonomi. Pilihan ini terlalu berisiko bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, karena belanja pembangunan menimbulkan ketidakpastian eķonomi yang tinggi, karena berpotensi return yang diperoleh bisa negatif.
Ketiga: Pendekatan ketiga, yang mengkedepankan semangat pemerataan akan tetapi tetap memperhatikan wiilayah-wilayah produktif seperti di Jawa.
Pendekatan ketiga memang tidak akan menjanjikan imbal hasil (return) ekonomi yang moncer terutama dalam jangka pendek dan menengah sebagaimana pendekatan pertama, tetapi bagaimana pun ekonomi di wilayah-wilayah yang sulit berkembang harus diberikan stimulan berupa infrastruktur yang menjadi tulang punggung perputaran ekonomi seperti jalan, bandara perintis, pelabuhan perintis, dan seterusnya, sehingga ke depan diharapkan perekonomian di wilayah seperti ini lebih mudah dibangkitkan, termasuk menjawab isu ketidakadilan pembangunan terutama di wilayah indonesia timur.
Pendekatan ketiga ini tetap menjaga momentum pergerakan ekonomi di pusat-pusat ekonomi yang sudah berkembang seperti Jawa tetapi tidak sebesar pilihan pertama, misalnya tetap ada Tol Trans Jawa, double track jalur kereta api Jawa, Kereta Cepat, Angkutan Massal, bandara, bendungan, dan seterusnya.
Pendekatan ketiga memang tidak akan menjanjikan imbal hasil (return) ekonomi yang moncer terutama dalam jangka pendek dan menengah sebagaimana pendekatan pertama, tetapi bagaimana pun ekonomi di wilayah-wilayah yang sulit berkembang harus diberikan stimulan berupa infrastruktur yang menjadi tulang punggung perputaran ekonomi seperti jalan, bandara perintis, pelabuhan perintis, dan seterusnya, sehingga ke depan diharapkan perekonomian di wilayah seperti ini lebih mudah dibangkitkan, termasuk menjawab isu ketidakadilan pembangunan terutama di wilayah indonesia timur.
Pendekatan ketiga ini tetap menjaga momentum pergerakan ekonomi di pusat-pusat ekonomi yang sudah berkembang seperti Jawa tetapi tidak sebesar pilihan pertama, misalnya tetap ada Tol Trans Jawa, double track jalur kereta api Jawa, Kereta Cepat, Angkutan Massal, bandara, bendungan, dan seterusnya.
Pilihan ketiga itulah yang sedang dikerjakan pemerintah untuk menjawab isu pemerataan pembangunan di semua wilayah dengan tetap mencoba memelihara pusat-pusat ekonomi, dan berharap ke depan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal lebih mudah dibangkitkan dengan menginisiasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
